Ansordaily – Putri kedua Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid, mengingatkan Nahdlatul Ulama (NU) agar waspada terhadap kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menyeret NU ke dalam kepentingan politik partisan.
Peringatan itu disampaikan Yenny saat memberikan sambutan pada Haul ke-16 Gus Dur di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Ia mengaku gelisah dengan dinamika yang berkembang di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), khususnya terkait konsesi tambang.
Yenny mengungkapkan pernah berdiskusi dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menurutnya sejak awal menolak kebijakan pemberian tambang kepada organisasi kemasyarakatan.
“Beliau menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan,’” ujar Yenny menirukan ucapan Luhut.
Menurut Yenny, Luhut memahami tingginya risiko konflik dalam pengelolaan tambang.
“Kalau tidak dikelola dengan tangan dingin, tambang justru akan menyebabkan perpecahan,” katanya.
Yenny juga mengaku mendapat informasi adanya seorang menteri yang sangat ngotot mendorong pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Ia mencurigai adanya kepentingan afiliasi partai politik di balik kebijakan tersebut.
“NU hanya dipakai sebagai alat legitimasi. Jangan sampai NU masuk ke dalam jebakan semacam ini,” tegasnya.
Ia mendukung agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah dan menyarankan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dalam bentuk dana langsung untuk pendidikan dan kesehatan.
“Lebih baik uangnya saja, bisa dipakai untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah sakit,” ucap Yenny.
Sementara itu, Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi, menilai konflik internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memang dipicu persoalan tambang.
“Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalan tambang,” kata Islah dalam wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.
Islah menyebut PBNU memiliki keterikatan komitmen dengan perusahaan besar terkait konsesi tersebut. Ia juga menegaskan izin usaha pertambangan itu terbit saat Joko Widodo menjabat Presiden Republik Indonesia.
